TEGAL, jejakdigitalindonesia.co.id – Seorang wartawan media online berinisial (K) yang tengah melakukan peliputan terkait dugaan praktik penyalahgunaan solar bersubsidi mengaku mendapat intimidasi dari oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
Peristiwa tersebut sontak memicu sorotan terhadap kebebasan pers dan independensi kerja jurnalistik dalam mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Menurut keterangan yang dihimpun, wartawan tersebut sedang mengumpulkan data dan informasi mengenai aktivitas yang diduga berkaitan dengan jaringan mafia solar subsidi.
Di lokasi, wartawan tersebut mendapati 2 armada yakni truk berwarna merah ditutupi dengan terpal hitam dan mobil penumpang yang telah dimodifikasi khusus jenis Phanter berwarna merah bernomor polisi B 4043 SU, yang diduga tengah mengangkut solar subsidi dari SPBU.

Dalam proses peliputan, ia mengaku dihubungi dan diminta untuk menghentikan penelusuran yang sedang dilakukan oleh seseorang berinisial (B).
Menurut keterangan sang sopir di lokasi bahwa dirinya bekerja untuk B dan solar tersebut diambil dari salah satu SPBU di wilayah Tegal.
”Saat itu perjalanan kami terhenti di perlintasan rel kereta api. Di lokasi tersebut kami melihat sebuah truk yang terparkir di halaman sebuah rumah kos dengan aroma menyengat yang diduga berasal dari bahan bakar minyak.
Setelah melakukan pengamatan lebih lanjut, kami menemukan adanya dugaan aktivitas pengumpulan BBM subsidi, ditandai dengan keberadaan truk yang telah dimodifikasi menggunakan dua tangki tambahan serta sebuah kendaraan Panther berwarna merah yang diduga telah dimodifikasi untuk keperluan pengisian dan pengangkutan solar bersubsidi,” tutur K kepada jejakdigitalindonesia.co.id.

Lanjut K menuturkan, Sopir tersebut kemudian meminta izin untuk menghubungi pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
”Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai penanggung jawab, disertai sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya,” jelasnya.
Situasi kemudian berubah tegang ketika beberapa orang datang mengenakan seragam dinas dan menggunakan kendaraan dinas.
”Mereka mempertanyakan tujuan kedatangan kami serta meminta identitas dan kartu pers yang kami miliki. Selanjutnya kami dibawa ke sebuah kantor yang bertuliskan Jatanras Polres Tegal,” ujar K.
K yang juga merupakan wartawan mengaku telepon genggam dan Kartu Tanda Anggota (KTA) pers miliknya diambil paksa oleh oknum anggota tersebut.
”Kartu pers kami diambil dan tidak dapat kami gunakan selama proses pemeriksaan. Beberapa orang yang mengaku berasal dari Resmob Polda Jawa Tengah kemudian mengajukan pertanyaan yang menurut kami bersifat menyudutkan,” sambungnya.
Tak hanya itu, K juga dituduh melakukan pemerasan terkait kegiatan peliputan dan pengungkapan dugaan penimbunan solar bersubsidi tersebut.
”Saya mendengar adanya pernyataan dari seseorang yang saya sebut sebagai “B” yang pada pokoknya menyampaikan bahwa apabila kami tidak ingin diproses lebih lanjut, maka kami diminta meninggalkan satu unit kendaraan milik kami disertai surat pernyataan utang sebesar Rp30.000.000 sebagai jaminan agar persoalan tersebut tidak mencuat ke publik,” ungkapnya.
Atas kejadian tersebut, saya merasa mendapatkan tekanan dan intimidasi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
”Saya berharap peristiwa ini dapat ditindaklanjuti secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tetap menjamin kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada masyarakat,” tegasnya.
BBM bersubsidi sejatinya diperuntukkan bagi sektor yang telah ditetapkan pemerintah, seperti nelayan, petani, usaha mikro, dan sektor pelayanan publik tertentu.
Wartawan yang bersangkutan menilai tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap kerja jurnalistik.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses peliputan dilakukan sesuai kaidah jurnalistik, termasuk mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan informasi.
Kasus dugaan penyalahgunaan solar subsidi selama ini menjadi perhatian karena kerap menimbulkan kerugian negara dan mengganggu distribusi energi bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Modus yang sering ditemukan antara lain pembelian menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi, penimbunan, hingga penjualan kembali dengan harga industri untuk memperoleh keuntungan besar.
Pengamat hukum Hengky Chandra, S.H., menilai aparat penegak hukum seharusnya memberikan dukungan terhadap upaya pengungkapan dugaan tindak pidana yang merugikan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Di sisi lain, organisasi pers mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara serta melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak APH yang disebut melakukan intervensi.
Redaksi Jejak Digital Indonesia membuka ruang bagi pihak terkait dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Peristiwa ini menambah daftar tantangan yang dihadapi insan pers di lapangan, khususnya ketika melakukan peliputan terhadap isu-isu yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum dan kepentingan ekonomi bernilai besar.
Publik kini menantikan kejelasan atas dugaan intervensi tersebut sekaligus langkah penegakan hukum terhadap praktik mafia solar subsidi yang merugikan negara dan masyarakat.
(FR) | Editor: A. Mrt







