Polri Terima 395 Pengaduan Ketenagakerjaan, PHK dan Sengketa Upah Paling Banyak Dilaporkan

Nusantara1614 Dilihat
banner

JOMBANG, Jejak Digital Indonesia – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat 395 laporan dan pengaduan terkait persoalan ketenagakerjaan selama 2025 hingga Oktober 2026. Dari total tersebut, sebanyak 313 perkara masih dalam proses penanganan.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, persoalan yang paling banyak diadukan pekerja meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK), pembayaran pesangon, sengketa upah, kepesertaan BPJS, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Persoalan yang paling banyak dilaporkan berkisar pada masalah PHK dan pesangon, sengketa upah, BPJS, serta keselamatan dan kesehatan kerja atau K3,” ujar Suyudi saat meresmikan Desk Ketenagakerjaan di Markas Polres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

Berdasarkan data Polri, sebanyak 144 laporan diterima sepanjang 2025. Sementara itu, selama Januari hingga Oktober 2026, jumlah laporan dan pengaduan mencapai 251 perkara.

Dengan demikian, jumlah pengaduan selama sepuluh bulan pertama 2026 telah melampaui total pengaduan sepanjang tahun sebelumnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian, terutama terkait pemenuhan hak pekerja dan penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

Desk Ketenagakerjaan Jadi Pusat Pengaduan Pekerja

Untuk membantu menangani berbagai persoalan tersebut, Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan pada 20 Januari 2025.

Layanan ini disiapkan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi pekerja yang membutuhkan konsultasi, ingin menyampaikan pengaduan, maupun melaporkan dugaan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Suyudi menjelaskan, penanganan perkara ketenagakerjaan memerlukan kecermatan karena menyangkut hak pekerja dan keberlangsungan kehidupan keluarga mereka.

Oleh sebab itu, Polri berupaya memastikan setiap laporan ditangani secara profesional dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan memperhatikan hak-hak pekerja.

Selain menerima laporan, Desk Ketenagakerjaan juga memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.

Sebanyak 10.973 Pekerja Difasilitasi Kembali Bekerja

Sejak dibentuk pada Januari 2025 hingga Oktober 2026, Desk Ketenagakerjaan Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja.

Dalam periode yang sama, layanan tersebut juga membantu pemenuhan hak ketenagakerjaan dengan nilai mencapai Rp 70,28 miliar.

Capaian tersebut merupakan hasil penanganan persoalan hubungan industrial melalui koordinasi antara kepolisian, pemerintah, perusahaan, dan organisasi serikat pekerja.

Kapolri menekankan bahwa kerja sama berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.

Layanan Diperluas ke 14 Polda dan 35 Polres

Polri memperluas layanan Desk Ketenagakerjaan ke 14 kepolisian daerah (polda) dan 35 kepolisian resor (polres). Peresmian perluasan layanan tersebut dipusatkan di Markas Polres Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (17/10/2026).

Melalui perluasan ini, pekerja di berbagai daerah diharapkan memiliki akses yang lebih mudah untuk berkonsultasi dan melaporkan persoalan ketenagakerjaan yang mereka alami.

Kehadiran layanan di tingkat kewilayahan juga diharapkan dapat mempercepat penanganan pengaduan serta mendorong penyelesaian perkara secara profesional dan berkeadilan.

Suyudi turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat.

Peresmian tersebut dihadiri Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, ratusan pekerja, serta sejumlah tamu undangan.

Setelah acara peresmian, Kapolri meninjau bangunan yang akan digunakan sebagai pusat pelayanan Desk Ketenagakerjaan di Markas Polres Jombang.

Dengan perluasan layanan tersebut, Polri berharap pekerja semakin mudah memperoleh akses pengaduan dan pendampingan, khususnya ketika menghadapi persoalan PHK, pesangon, sengketa upah, maupun dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan.

Reporter: A. Marta | © Jejak Digital Indonesia