JAKARTA, jejakdigitalindonesia.co.id – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin menjadi sorotan publik. Pasalnya, sasaran penyadapan yang diungkap Bareskrim Polri ternyata tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tetapi juga mencakup tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga para pengusaha.
Fakta tersebut disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam keterangannya, Asep mengungkapkan bahwa dugaan praktik penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Penyadapan diduga dilakukan terhadap sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur hukum yang semestinya.
“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik menemukan dugaan bahwa sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Dengan demikian, aktivitas penyadapan tersebut diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena pihak-pihak yang disebut menjadi sasaran berasal dari berbagai latar belakang, termasuk lembaga masyarakat dan media yang memiliki peran dalam menyampaikan informasi serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.







