Muncul Dugaan Pengangkutan Solar Subsidi, Polres Tasikmalaya Didesak Periksa Truk Tangki

Daerah960 Dilihat
banner

TASIKMALAYA, jejakdigitalindonesia.co.id – Sebuah mobil tangki berwarna biru putih bernomor polisi D 9047 SC menjadi sorotan warga setelah dilaporkan melintas di Jalan Raya Singaparna KM 11, Cikunir, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kendaraan yang mencantumkan nama PT Permata Buana Putra pada badan tangkinya itu diduga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang disebut-sebut berkedok solar industri. Namun, hingga kini, asal-usul BBM, tujuan pengiriman, serta kelengkapan dokumen pengangkutannya belum dapat dipastikan.

Kecurigaan warga muncul setelah kendaraan tersebut melintas di kawasan Singaparna. Warga menduga mobil tangki itu sebelumnya telah melakukan aktivitas pengiriman solar subsidi.

Seorang warga berinisial AD mengaku sempat berupaya meminta klarifikasi secara langsung kepada sopir kendaraan tersebut. Namun, menurut pengakuannya, upaya konfirmasi itu justru diwarnai respons yang dinilai tidak kooperatif.

“Saya kejar dan saya panggil, sopirnya malah bilang ‘mau apa’. Bahkan, saya menduga sopir tersebut hendak menabrakkan kendaraannya ke kendaraan saya,” ungkap AD.

AD mengatakan, langkah yang dilakukannya merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap maraknya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya solar yang peruntukannya telah diatur pemerintah.

Ia juga mengaku telah menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum di Polres Tasikmalaya agar kendaraan tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut.

Meski demikian, hingga berita ini disusun, keberadaan mobil tangki tersebut belum diketahui secara pasti. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian maupun PT Permata Buana Putra terkait dugaan aktivitas pengangkutan BBM tersebut.

Apabila dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi tersebut terbukti, persoalan ini berpotensi masuk ke ranah pidana, bukan sekadar pelanggaran administratif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan terkait mengatur ketentuan perizinan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Pasal 53 mengatur ketentuan pidana terkait kegiatan usaha pengangkutan dan niaga tanpa izin usaha yang dipersyaratkan. Sementara itu, Pasal 55 mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Karena itu, penelusuran aparat penegak hukum semestinya tidak hanya berhenti pada pengemudi. Asal-usul BBM, tujuan pengiriman, dokumen pengangkutan, kepemilikan kendaraan, hingga hubungan operasional dengan perusahaan yang namanya tercantum pada badan tangki perlu diperiksa secara menyeluruh.

Sedikitnya terdapat tiga persoalan mendasar yang membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.

Pertama, asal-usul BBM. Dari mana solar yang diduga diangkut kendaraan tersebut berasal? Apakah berasal dari penyalur resmi, tempat penimbunan, atau sumber lain yang legalitasnya belum dapat dipastikan?

Kedua, tujuan distribusi. Ke mana BBM tersebut akan dikirim dan siapa pihak yang menjadi penerima atau pembelinya?

Ketiga, legalitas kendaraan dan perusahaan. Siapa pemilik sah kendaraan bernomor polisi D 9047 SC dan bagaimana hubungan operasionalnya dengan PT Permata Buana Putra? Apakah kendaraan tersebut merupakan armada resmi perusahaan, kendaraan sewaan, atau justru menggunakan identitas perusahaan tanpa sepengetahuan manajemen?

Ketiga pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah aktivitas pengangkutan yang dilaporkan warga merupakan kegiatan usaha yang sah atau terdapat indikasi pelanggaran hukum.

Atas pengaduan warga tersebut, aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan penelusuran secara profesional, objektif, dan transparan.

Polres Tasikmalaya diharapkan menelusuri data registrasi kendaraan D 9047 SC melalui instansi berwenang, sekaligus memastikan legalitas aktivitas pengangkutan BBM yang dilaporkan masyarakat.

Koordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga diperlukan guna menelusuri asal-usul BBM, tujuan pengiriman, serta kelengkapan dokumen pengangkutannya.

Di sisi lain, PT Permata Buana Putra perlu memberikan klarifikasi mengenai pencantuman nama perusahaan pada badan mobil tangki tersebut. Penjelasan diperlukan untuk memastikan apakah kendaraan itu merupakan armada operasional perusahaan, kendaraan sewaan, atau terdapat kemungkinan penggunaan identitas perusahaan tanpa sepengetahuan pihak manajemen.

Keterbukaan seluruh pihak menjadi penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat. Terlebih, distribusi BBM bersubsidi menyangkut kepentingan publik dan penggunaan anggaran subsidi negara.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Polres Tasikmalaya dan PT Permata Buana Putra.

Redaksi Jejak Digital Indonesia membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.

 

 

(Rahmat)