JAKARTA, Jejak Digital Indonesia — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 243 orang dan 13 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Total area terbakar yang tercatat dalam perkara tersebut mencapai puluhan ribu hektare, baik pada kasus yang melibatkan perorangan maupun korporasi.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan perkembangan penegakan hukum tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Informasi tersebut disampaikan berdasarkan keterangan yang diterima pada Jumat.
Dalam penanganan kasus karhutla yang melibatkan perorangan, sebanyak 13 kepolisian daerah (Polda) telah melakukan penegakan hukum terhadap 286 laporan polisi.
Dari seluruh laporan tersebut, luas area terbakar yang tercatat mencapai 5.856 hektare, dengan 243 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Suyudi menjelaskan, dari 286 laporan polisi tersebut, sebanyak 32 perkara masih dalam tahap penyelidikan, sembilan perkara dihentikan pada tahap penyelidikan, 189 perkara masih menjalani proses penyidikan, dan 56 perkara telah selesai ditangani.
“Ini untuk kasus perorangan,” ujar Suyudi dalam laporannya.
Sementara itu, penanganan perkara yang melibatkan korporasi mencakup 100 laporan polisi dengan luas area terbakar mencapai 29.534,99 hektare. Penanganan kasus tersebut dilakukan oleh 10 Polda bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.
Berdasarkan data per 20 Oktober 2026 pukul 18.00 WIB, sebanyak 13 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari total 100 laporan polisi, enam perkara dihentikan pada tahap penyelidikan, sedangkan 94 lainnya telah memasuki proses penyidikan.
Kapolri juga memaparkan langkah penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, termasuk rekomendasi pencabutan izin usaha.
Menurut Suyudi, terdapat 23 laporan polisi yang penanganannya telah direkomendasikan untuk pencabutan izin. Dari jumlah tersebut, 11 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 12 korporasi lainnya belum berstatus tersangka.
Di sisi lain, terdapat 71 laporan polisi yang proses penyidikannya belum direkomendasikan untuk pencabutan izin. Suyudi menyebutkan, dua korporasi dalam kelompok tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 69 lainnya belum berstatus tersangka.
Ia juga menyampaikan bahwa kelompok ini mencakup 22 korporasi yang terafiliasi dengan penanaman modal asing (PMA) atau pihak asing.
Lebih lanjut, Suyudi mengungkapkan bahwa 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka memiliki total luas konsesi mencapai 209.933 hektare, dengan area terbakar seluas 11.105,39 hektare.
Adapun 12 korporasi yang belum ditetapkan sebagai tersangka tercatat memiliki luas konsesi 166.756 hektare, dengan area terbakar mencapai 8.849 hektare.
Dari 11 korporasi yang telah berstatus tersangka, delapan di antaranya berada di Kalimantan Barat, dua di Kalimantan Tengah, dan satu lainnya di Kalimantan Selatan.
Data tersebut menjadi bagian dari laporan Polri mengenai perkembangan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan. Proses hukum terhadap para pihak yang diduga terlibat masih berjalan sesuai dengan tahapan penanganan perkara masing-masing.
Reporter: Fauzy Rasidi | © Jejak Digital Indonesia







