JAKARTA, jejakdigitalindonesia.co.id – PT Timah Tbk sepakat untuk kembali membeli pasir timah hasil tambang masyarakat di Bangka Belitung untuk sementara waktu. Kebijakan tersebut diambil pemerintah sebagai langkah untuk menjaga kondisi daerah tetap aman dan terkendali setelah terjadi kericuhan di Belitung Timur.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, pemerintah daerah, serta PT Timah.
Rapat tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa, dan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
“Dari rapat tadi telah disepakati bahwa PT Timah dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat, dan kemudian dapat di-restock oleh PT Timah,” ujar Yusril.
Kebijakan Bersifat Sementara
Yusril menjelaskan, keputusan tersebut bersifat sementara sambil menunggu pemerintah menerbitkan peraturan presiden yang secara khusus mengatur tata kelola pertambangan timah.
Menurut dia, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk meredam persoalan yang terjadi di Bangka Belitung sekaligus memberikan kepastian terhadap aktivitas pertambangan masyarakat.
“Karena ini mengatasi situasi tertentu di daerah yang harus segera diatasi. Dan karena itu PT Timah dengan cadangan dana yang ada dapat melakukan pembelian terhadap timah yang beredar di masyarakat yang diproduksi oleh rakyat,” katanya.
Dalam mengambil keputusan tersebut, pemerintah turut mempertimbangkan pandangan Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana dan Kepala BPKP Muhammad Ateh yang hadir dalam rapat koordinasi.
Pembelian oleh PT Timah akan berlangsung hingga aturan baru mengenai pertambangan timah diterbitkan.
Tim Kecil Disiapkan
Untuk memastikan kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, pemerintah juga membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Hukum Otto Hasibuan.
Tim tersebut bertugas merumuskan langkah kebijakan sekaligus aspek legalitas yang diperlukan PT Timah dalam melakukan pembelian timah dari masyarakat.
“Ini sampai selesainya peraturan presiden terkait dengan masalah pertimahan,” ujar Yusril.
Pemerintah saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.
Respons atas Kericuhan di Belitung Timur
Rapat koordinasi tersebut digelar setelah terjadi kericuhan di Belitung Timur pada 8 Agustus 2026.
Yusril mengatakan persoalan pertambangan timah di wilayah tersebut merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan segera dan melibatkan berbagai pihak.
“Pemerintah sangat serius memperhatikan perkembangan yang terjadi di daerah. Terjadinya insiden minggu lalu di Pulau Belitung hingga pembakaran kantor PT Timah,” kata dia.
Menurut Yusril, pemerintah pusat prihatin terhadap situasi tersebut dan berupaya mencari solusi bersama agar persoalan pertambangan timah tidak kembali berkembang menjadi konflik.
“Pemerintah sangat prihatin dengan persoalan ini dan bersatu mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi bersama,” ujarnya.
Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Wakil Jaksa Agung, Kepala BPKP, perwakilan Kantor Staf Presiden, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum, kepala daerah di Bangka Belitung, Direktur Utama PT Timah, serta DPRD Bangka Belitung.
Kericuhan Berawal dari Aksi Penambang
Sebelumnya, kericuhan terjadi ketika masyarakat penambang pasir timah menggelar aksi di kantor operasional PT Timah di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menuntut PT Timah kembali melakukan pembelian pasir timah hasil tambang masyarakat setelah aktivitas pembelian disebut sempat tersendat selama beberapa pekan.
Aksi kemudian berkembang menjadi kericuhan. Sejumlah barang dibakar massa dan api dilaporkan merembet hingga ke gedung unit PT Timah.
Mobil pemadam kebakaran yang datang untuk memadamkan api juga menjadi sasaran amukan massa.
Dengan keputusan pembelian sementara tersebut, pemerintah berharap aktivitas pertambangan masyarakat di Bangka Belitung dapat dikelola sembari menunggu terbitnya regulasi baru mengenai tata kelola pertambangan timah.
Reporter: M. Ilham | Editor: Fauzy Rasidi | ©Jejak Digital Indonesia







