JAKARTA, jejakdigitalindonesia.co.id – Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan hasil penertiban kawasan hutan berupa denda administratif dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp10,27 triliun di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/6/2026).
Nilai tersebut berasal dari penagihan denda administratif dan upaya penyelamatan keuangan negara sepanjang 2026 yang mencapai Rp10.270.051.886.464. Dalam kegiatan itu, tumpukan uang bernilai triliunan rupiah turut dipamerkan di hadapan para pejabat yang hadir.
Di depan Presiden Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga menjabat Wakil Ketua I Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), menyerahkan secara simbolis hasil tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penyerahan aset negara berupa kawasan taman nasional hasil penguasaan kembali Satgas PKH seluas 2.373.171,75 hektar dari Jaksa Agung kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Selain itu, pemerintah juga menyerahkan hasil penguasaan kembali perkebunan kelapa sawit tahap ketujuh dengan luas yang sama kepada Menteri Keuangan.
Penyerahan kemudian dilanjutkan kepada CEO Danantara Dony Oskaria dan diteruskan kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku bangga atas capaian penyelamatan uang negara tersebut. Menurut dia, nominal Rp10 triliun menjadi bukti nyata yang perlu diketahui masyarakat Indonesia.
Prabowo menilai dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki ribuan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Ia menyebut pemerintah dapat merenovasi sekitar 5.000 puskesmas menggunakan dana Rp10 triliun.
“Laporan dari Menteri Kesehatan, kita punya 10 ribu puskesmas sejak zamannya Pak Harto dan selama 30 tahun belum pernah diperbaiki. Saya tanya butuh berapa untuk memperbaiki semuanya, kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar.
Berarti dengan Rp10 triliun hari ini kita bisa menyelesaikan 5.000 puskesmas,” kata Prabowo.
Ia juga menegaskan masih banyak fasilitas publik lain yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari sekolah hingga sarana transportasi, terutama di wilayah terpencil.
Menurut Prabowo, penyelamatan uang negara tersebut diharapkan dapat menghadirkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat di daerah bisa menikmati fasilitas yang sama seperti warga perkotaan.
“Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan akan hilang dimakan para koruptor, maling, dan perampok,” ujar Prabowo.
(Fauzy)
Editor: R. Arif
