JAKARTA, jejakdigitalindonesia.co.id – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menekankan pentingnya pendekatan baru dalam pembangunan Papua yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Mitra Transmigrasi Patriot 2026 di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta. Dalam forum tersebut turut hadir Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara bersama perwakilan dari sejumlah perguruan tinggi negeri ternama.
Menurut Viva Yoga, pembangunan Papua tidak bisa lagi menggunakan pola lama. Ia menilai pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai kondisi lokal menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Program Transmigrasi Patriot 2026 sendiri merupakan kelanjutan dari program serupa pada 2025. Pada tahun sebelumnya, Kementerian Transmigrasi telah mengirim sekitar 2.000 peneliti melalui Tim Ekspedisi Patriot ke 154 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua.
Tim tersebut terdiri dari puluhan guru besar, ratusan doktor, sarjana, hingga mahasiswa yang bertugas melakukan riset terkait potensi ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur, serta penguatan kelembagaan masyarakat.
“Riset ini bertujuan menggali potensi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Dampaknya cukup besar bagi pembangunan nasional berbasis wilayah,” ujar Viva Yoga.
Dalam konteks Papua, salah satu fokus yang diusulkan adalah penguatan program padat karya berbasis infrastruktur, seperti pembangunan jalan Trans-Papua. Selain membuka akses wilayah, proyek tersebut juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Namun demikian, ia menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Penguatan kelembagaan serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga menjadi aspek penting.
Viva Yoga mencontohkan keberhasilan pembangunan masyarakat adat di Selandia Baru yang mengedepankan pengakuan hak serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.
“Pendekatan ini bisa menjadi refleksi bahwa pembangunan di Papua harus mengedepankan keadilan sosial, termasuk dalam distribusi manfaat ekonomi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang dinilai masih perlu perbaikan, terutama dalam hal distribusi, pengawasan, dan akuntabilitas agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
Melibatkan perguruan tinggi, menurutnya, merupakan langkah strategis. Kampus dinilai memiliki kapasitas dalam memberikan solusi di berbagai aspek, mulai dari teknologi, ekonomi, hingga sosial budaya. Ia menambahkan, peran akademisi juga penting dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat adat, termasuk menjembatani hubungan antara pemerintah dan komunitas lokal.
Viva Yoga pun berpesan agar Tim Transmigrasi Patriot 2026 mengedepankan pendekatan langsung kepada masyarakat, termasuk melalui tokoh adat. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan metode yang bersifat top-down.
Di sisi lain, ia mengakui tidak semua wilayah di Papua memiliki tingkat risiko yang sama. Daerah seperti Merauke dan Papua Barat Daya dinilai relatif lebih kondusif dan dapat menjadi prioritas awal pengembangan program.
Meski begitu, aspek keamanan tetap harus menjadi perhatian melalui koordinasi dengan aparat terkait.
“Program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga dampak sosial yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, tujuan utama program transmigrasi adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga harmoni sosial.
Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Papua yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan yang kompleks.
(Ade RH)
Editor: Fauzy rasidi
