JAKARTA, jejakdigitalindonesia.co.id — Seorang warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, Randy PS, mengeluhkan lambannya penanganan kasus dugaan penggelapan mobil rental yang telah ia laporkan ke Polda Metro Jaya sejak dua tahun lalu. Kasus ini menyeret nama seorang oknum yang di duga anggota DPRD Kota Sukabumi berinisial MH, yang diduga sebagai penadah kendaraan hasil penggelapan.
Randy mengungkapkan bahwa kasus ini bermula pada 2022 ketika ia menyewakan lima unit mobil miliknya melalui seorang sales rental berinisial RS. Mobil-mobil tersebut disewa oleh IS dengan perantara adiknya, HL. Namun, dalam kurun waktu tiga bulan, IS gagal melakukan pembayaran.
Kecurigaan muncul ketika Randy mengetahui bahwa kelima unit mobil tersebut telah digadaikan secara sepihak oleh IS kepada MH. “Dari Oktober 2022 sampai Januari 2023, sama sekali tidak ada pembayaran. Setelah ditelusuri, mobil-mobil itu ternyata sudah digadaikan,” jelas Randy.
Merasa dirugikan, Randy melaporkan RS, IS, HL, dan MH ke Polda Metro Jaya pada Februari 2023 dengan nomor laporan STTLP/B/573/II/2023/SPKT/Polda Metro Jaya. Laporan tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur dan kini ditangani oleh penyidik Unit Ranmor berinisial PW.
Pada Agustus 2023, penyidik menyampaikan bahwa para terlapor berjanji akan mengganti kerugian sebesar Rp600 juta. Namun, hingga saat ini, janji tersebut belum direalisasikan.
“Dengan berbagai alasan dan alibi, perkara saya belum juga dituntaskan. Saya merasa dipermainkan,” ujar Randy, yang kini mendesak kepastian hukum atas kasus yang sudah berlarut-larut ini.
Praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik, Syamsul Jahidin, turut angkat suara. Ia meminta aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan.
“Kita tidak ingin wakil rakyat justru melanggar hukum. Kami mendesak Polres Metro Jakarta Timur menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum anggota dewan,” tegas Syamsul. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini agar diproses sesuai hukum tanpa intervensi.
Upaya konfirmasi kepada Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, hingga berita ini diturunkan masih belum mendapatkan tanggapan.
Sama hal nya kepada MH, hingga berita ini diterbitkan, MH belum dapat di konfirmasi terkait kasus ini.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas dan adil, terutama ketika melibatkan pejabat publik. Ketidakjelasan dalam penanganannya menimbulkan kekhawatiran publik terhadap potensi impunitas.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari kepolisian dalam menyelesaikan perkara ini dan memberikan keadilan kepada korban.
Reporter : RQ
Editor : Martawijaya
