JAKARTA, jejakdigitalindonesia.co.id – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dan Polri sebagai pelindung atau backing aktivitas pertambangan ilegal.
Supratman menegaskan, pesan Presiden Prabowo agar aparat dan pejabat negara tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat berlaku bagi seluruh jajaran pemerintahan.
Menurut Supratman, Prabowo telah berulang kali mengingatkan para pembantunya untuk berhati-hati dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
“Jadi saya tidak mau masuk ke situ, Presiden yang sudah menyampaikan itu dan itu wajib dilaksanakan bukan hanya kepada TNI-Polri tapi kepada seluruh pembantu-pembantu beliau. Setiap saat kami bertemu pesannya cuma satu, hati-hati,” ujar Supratman seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo Tak Akan Lindungi Pejabat yang Terbukti Terlibat
Supratman memastikan Presiden Prabowo tidak akan memberikan perlindungan kepada bawahannya apabila terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Hal tersebut, kata dia, termasuk apabila terdapat pejabat atau aparat yang terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Supratman juga menyebut Presiden telah memiliki informasi mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Karena itu, menurut dia, tidak diperlukan permintaan validasi tambahan terhadap pernyataan yang telah disampaikan Prabowo.
“Tidak perlu diminta validasi, Presiden itu sudah menyatakan itu. Jadi tidak perlu minta validasi kepada siapa-siapa. Bukan berarti Presiden tidak tahu semua yang terjadi,” kata Supratman.
Prabowo Minta Aparat Usut Dugaan Keterlibatan
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengusut dugaan keterlibatan anggota TNI maupun Polri dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir 2025.
Besarnya jumlah aktivitas ilegal tersebut membuat Prabowo mempertanyakan bagaimana kegiatan pertambangan dapat berlangsung dalam waktu yang panjang tanpa terdeteksi oleh aparat.
“Akhir tahun lalu, kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu,” ujar Prabowo.
Prabowo kemudian meminta jajaran TNI dan Polri menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memberantas aktivitas pertambangan ilegal.
Penindakan, menurut Prabowo, tidak hanya ditujukan kepada pelaku pertambangan ilegal, tetapi juga terhadap aparat yang terbukti terlibat, memberikan perlindungan, atau membiarkan aktivitas tersebut berlangsung.
Minta Aparat Berani Menindak Anggotanya
Prabowo menekankan bahwa pimpinan harus berani mengambil tindakan terhadap bawahannya sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, kepentingan negara dan rakyat harus menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk ketika penindakan tersebut menyangkut anggota yang sebelumnya telah mendapatkan kepercayaan dan kenaikan pangkat.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikkan pangkat harus kita tindak,” ucapnya.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa kepentingan rakyat dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun hubungan kedinasan.
“Namun demi rakyat, demi negara, demi bangsa harus kita lakukan. Saya sadar disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” katanya.
Soroti Dugaan Permainan dengan Aparat
Prabowo menilai aktivitas ribuan tambang ilegal yang dapat berlangsung dalam waktu lama menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemungkinan adanya keterlibatan atau pembiaran oleh aparat.
Karena itu, ia kembali meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan untuk mengetahui apakah terdapat pejabat atau anggota aparat yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
“Karena itu saya minta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” tegas Prabowo.
Reporter: Rangga | Editor: Fauzy Rasidi | © Jejak Digital Indonesia
