JAKARTA, jejakdigitalindonesia.co.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar operasi besar-besaran untuk memberantas praktik premanisme yang semakin marak di berbagai daerah. Operasi ini dilaksanakan serentak oleh jajaran Polda hingga Polres, sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3/2025. Langkah ini menandai komitmen negara dalam menciptakan rasa aman dan stabilitas sosial secara menyeluruh.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa penanganan premanisme tidak dapat dilakukan secara tunggal oleh kepolisian. Oleh sebab itu, Polri membangun sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menekan jaringan premanisme yang terorganisir dan memiliki pengaruh luas. Ini bukan hanya operasi penegakan hukum, tetapi juga upaya kolektif menjaga stabilitas jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).
Polri menilai premanisme sebagai persoalan yang bersifat multidimensi, tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial. Oleh karena itu, strategi operasi tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga meliputi pendekatan preventif dan preemtif.
Operasi ini turut mengedepankan pendekatan intelijen. Data dari masyarakat, tokoh lokal, dan aparat non-polisi akan dimanfaatkan untuk memetakan wilayah rawan serta mengidentifikasi para pelaku yang telah lama meresahkan masyarakat.
Pelibatan pemerintah daerah menjadi aspek penting, mengingat banyak kasus premanisme terjadi di area publik seperti pasar, pelabuhan, terminal, dan kawasan lain yang berada di bawah kewenangan pemda. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan di lapangan.
Dengan keterlibatan TNI, Polri ingin menegaskan bahwa negara hadir secara penuh untuk melindungi warga dari intimidasi dan ketidakamanan yang ditimbulkan oleh aksi premanisme.
“Kami ingin memberikan pesan tegas bahwa negara tidak akan membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan. Operasi ini adalah bukti bahwa perlindungan terhadap rakyat menjadi prioritas utama,” tutup Brigjen Trunoyudo.
