CIREBON, jejakdigitalindonesia.co.id – Pemerintah Kota Cirebon resmi memberlakukan jam malam bagi anak-anak dan pelajar mulai Senin, 23 Juni 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap generasi muda.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengumumkan kebijakan tersebut saat menjadi pembina upacara di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Dalam amanatnya, ia menegaskan bahwa anak-anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama, dan pemerintah hadir sebagai pihak yang peduli dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, saya bisa hadir di SMPN 7. Sekolah ini bersih dan bisa menjadi contoh bagi sekolah lainnya. Mulai hari ini, menjelang libur sekolah, jam malam resmi diberlakukan,” ujar Wali Kota di hadapan para siswa dan guru.
Mulai pukul 21.00 WIB setiap malam, anak-anak dan pelajar diharapkan sudah berada di rumah. Pemerintah Kota Cirebon akan melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta perangkat daerah terkait untuk melakukan patroli di titik-titik strategis.
Petugas akan mengarahkan anak-anak yang masih berada di luar rumah setelah waktu yang ditentukan untuk segera pulang. “Ini bukan untuk membatasi, melainkan melindungi. Anak-anak sebaiknya berada di rumah, belajar, atau membantu orang tua,” jelas Wali Kota.
Kebijakan jam malam ini tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masa depan anak-anak. “Ini adalah bentuk kasih sayang dari pemerintah. Jangan sampai masa depan kalian terganggu hanya karena kelalaian di masa muda,” tegas Effendi Edo.
Wali Kota juga mengajak para orang tua untuk ikut memantau kegiatan anak-anak di rumah selama masa liburan. Ia menekankan bahwa sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah merupakan kunci keberhasilan dari kebijakan ini.
“Mari kita dukung bersama, ini adalah tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.
Dengan diberlakukannya jam malam ini, diharapkan anak-anak Kota Cirebon lebih fokus pada kegiatan positif dan menjauh dari potensi kenakalan remaja. Pemerintah Kota memastikan pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif dan edukatif, bukan represif.
