JAKARTA, jejakdigitalindonesia.co.id – Pemerintah Indonesia menyatakan tengah memantau secara intensif perkembangan konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja, khususnya terkait keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kedua negara tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri.
Pemerintah Indonesia mengambil langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan dan keamanan WNI, di tengah eskalasi ketegangan di wilayah perbatasan kedua negara. Langkah tersebut mencakup pemantauan situasi, pembukaan jalur komunikasi dengan WNI, serta penyampaian informasi penting terkait keamanan.
Pemantauan dilakukan terhadap kondisi di Thailand dan Kamboja, dua negara yang saat ini terlibat konflik bersenjata di kawasan perbatasan, khususnya di sekitar Kuil Preah Vihear.
Pernyataan ini disampaikan pada Jumat, 25 Juli 2025, menyusul bentrokan bersenjata yang terjadi pada Kamis, 24 Juli 2025, dan menyebabkan belasan korban jiwa.
Konflik ini dipicu oleh sengketa wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear yang telah berlangsung sejak tahun 2008. Thailand mengklaim belum adanya penyelesaian demarkasi wilayah, sementara Kamboja menuduh Thailand menggunakan kekuatan berlebihan dan memutuskan hubungan diplomatik.
Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah mitigasi dengan pendekatan diplomatik dan operasional, termasuk membuka saluran komunikasi langsung dengan WNI, serta memastikan seluruh WNI berada dalam kondisi aman dan terpantau. Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan agar segala langkah pencegahan disiapkan secara matang.
“Kami sebisa mungkin menghindari menyampaikan pendapat politik terkait negara lain. Namun yang paling penting adalah memastikan keselamatan warga negara kita,” ujar Mensesneg Prasetyo.
Pemerintah berharap eskalasi tidak berlanjut dan situasi dapat segera mereda, mengingat dampaknya bukan hanya regional, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas global, termasuk keamanan nasional Indonesia.
